Analisis fiqh siyasah terhadap putusan peradilan tata usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/Ptun-Kpg tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor

Sumber data yang dikumpulkan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg kemudian dikembangkan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini yakni Putusan PTUN Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg gugatan yang diajukan oleh PNS kepada Bupati Sikka atas surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ataupun tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan karena melakukan korupsi yang dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional yang mewajibkan pejabat pembina kepegawaian segera menindak PNS yang pernah dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum hasilnya adalah Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan Bupati Sikka agar mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan sebab terdapat asas retroaktif tersebut yang mana hal itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Kemudian terkait dalam perspektif fiqh siyasah perkara seperti itu dapat diadili oleh wilayah al-mazhalim sebab lembaga tersebut khusus menangani perkara kezaliman yang dilakukan para penguasa yang menyebabkan kerugian pada hak-hak rakyat. Bahwa dengan hasil penelitian yang telah dilakukan saat ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan tentang hukum positif dan hukum Islam terkait pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi. Serta menjadi pelajaran penting bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Majelis Hakim agar lebih cermat dan adil dalam bertindak dan memutuskan segala ha