Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Badan Pemeriksa Korupsi dalam Penguatan Gerakan Berperspektif Masyarakat Sipil

Fenomena perubahan isi pasal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi persoalan politik yang paling disoroti di Indonesia di penghujung tahun 2019. Penyebab kejadian ini digadang-gadang menjadi akhir dari kejayaan perjalanan KPK. sebagai satu-satunya lembaga independen yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Gerakan Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Masyarakat Sipil. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan peristiwa yang terjadi di penghujung tahun, serta banyaknya media lokal dan nasional yang meliput peristiwa ini sebagai peristiwa bersejarah pada masa pemerintahan presiden Republik Indonesia pada saat ini. Peneliti melakukan studi literatur lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan dukungan dari sedikit berita yang dipublikasikan secara online, serta pihak lain yang mendukung jurnal ini. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengandalkan studi kepustakaan, dan pemikiran para ahli dengan analisis data, serta informasi yang akurat melalui media berita dan bantuan sastra lainnya, serta menggunakan teori analitis sebagai pedoman dasar untuk meneliti suatu kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa: Tindakan atau gerakan masyarakat yang banyak dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, maupun masyarakat sekitar, merupakan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat Negara Indonesia peduli terhadap prinsip keadilan yang sengaja akan dilonggarkan dengan putusan. pemerintah saat ini. Sehingga gerakan masyarakat ini menyita perhatian masyarakat Negara Indonesia untuk turut serta mendukung aksi unjuk rasa untuk memperkuat KPK sebagai satu-satunya lembaga penyidik korupsi yang didirikan di Negara Indonesia. Prinsip dasar peraturan penyidikan yang sedang dirancang ulang itu dinilai merugikan institusi KPK dalam mengusut setiap kasus korupsi. Rencana perubahan pasal UU KPK yang akan disahkan menuai banyak pro dan kontra yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Sehingga bangsa Indonesia harus bersatu dengan menciptakan gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab memerangi korupsi yang merupakan masalah klasik bangsa Indonesia. Tujuan lain dari pembuatan artikel ini adalah sebagai kilas balik masalah hukum dan politik yang terjadi di Indonesia saat itu. Sehingga masyarakat dan pemerintah Negara Indonesia juga dapat belajar untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan sistem hukum di masa yang akan datang