RESOLUSI KONFLIK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN OBJEK WISATA PADA EMBUNG CEMPAKA SUMBERPASIR

Konflik adalah bagian tidak terelakan dari semua manusia. Pada permasalahan konflik alih fungsi lahan antara Kepala Desa Sumberpasir dengan warga RT 07 yang terjadi di Embung Cempaka Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pada awal permasalahan tanah pertanian salah satu warga RT 07 mempunyai potensi sumber air yang cukup bagus dan jernih, dengan begitu ada proses kerjasama program pembangunan dari desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaanmasyarakat Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.Teknik pengumpulan data diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintahan Desa Sumberpasir, Pengelola Pemandian Embung Cempaka. Penelitian menggunakan analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konflik yang terjadi telah damai dengan teori resolusi konflik Permasalahan konflik terselesaikan. Dari mediasi sebagai penengah konflik, Mediasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial atau tidak memihak. Negosiasi mengartikan bahwa adanya suatu tawar-menawar dari bentuk pemikiran yang berbeda menjadi setuju, Tidak sekedar perdamaian silaturahahmi saja melainkan pemerintah Desa dituntut untuk transparansi dalam berbagai hal yang ada dalam pemerintah desa. Pengambilan keputusan berdasarkan consensus merupakan keputusan bersama dari beberapa individu, Dalam persetujuan pengambilan keputusan secara bersama dari keduabelah pihak