Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif di Indonesia

Negara Indonesia yakni negara hukum, berlandaskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh sebab itu, Indonesia juga mengatur pula hak hewan sebagai makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia. Hal ini dirasa sangat penting karena di Indonesia sering sekali dijumpai tindak penganiayaan hewan namun masih banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya menganiaya hewan yakni hal yang dilarang dan ada dasar hukumnya. Di Indonesia pengaturan hukum terkait tindak pidana penganiayaan hewan telah diatur dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penulisan tugas akhir ini rumusan masalahnya yakni bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukumpositif di Indonesia? Bagaimana perbandingan pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif di Indonesia? Pada penelitian ini akan dilakukan studi komperatif terhadap pasal yang terdapat pada KUHP dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Metode penelitian yang saya gunakan yakni metode penlitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapatnya perbedaan diantara peraturan perundang-undangan tersebut yakni pada subjek, korban, sanksi, serta akibatnya. Kemudian setelah ditemukan perbedaanya, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut