ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA TANGAN DI HADAPAN NOTARIS

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris. Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya. Yang terpenting adalah meskipun pengikatan tersebut dilakukan di tempat klien, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN.Kata Kunci: Kode Etik, tandatangan, Notaris The Notary Code of Ethics consists of 5 articles, which include, among others, the personality of the Notary, Notary in carrying out his duties, Notary with clients, Notary with fellow colleagues and the last is regarding supervision. The mechanism for signing a notarial deed is not only limited to the issue that the deed must be signed but, the signing of the deed must also be before a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN. The custom of signing deeds that are not done before a notary is based on the practice of binding deeds carried out in the notary's office. If the binding occurs simultaneously in different places, it is impossible for the notary to be in 1 (one) different place at the same time. In this regard, it is necessary to further review the practice of signing deeds that are not carried out before a notary public and the responsibilities of notaries who do not sign the deed performed before him. In order to avoid the problem of signing the deed that was not carried out in front of the parties and witnesses, steps that must be taken, are to discipline the custom of signing deeds at the parties, namely creditors and debtors, in other words that the signing of the deed is carried out in notary office. The control is related to the notary as a public official to restore the function of a notary who should be in maintaining his dignity as a professional public official where all activities are carried out in his office. The most important thing is that even though the agreement is carried out at the client's place, the notary must still comply with the applicable laws and regulations in this case that the notary returns his rights and position based on UUJN.Keywords: Code of Ethics, signature, Notary