PARTISIPASI MASYARAKATDALAM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

The National Strategy on Corruption Prevention is a national policy direction that contains the direction of focus and targets for corruption prevention which are used as a reference for ministries, agencies, local governments and other stakeholders in implementing corruption prevention actions in Indonesia. The focus of the The National Strategy on Corruption Prevention includes licensing and commerce, state finances, and law enforcement. One of the challenges in the The National Strategy on Corruption Prevention is the lack of community involvement in these 3 focuses. Limited community involvement in these 3 (three) focuses is the background of the importance of strengthening participation of society in the implementation of The National Strategy on Corruption Prevention. Without community involvement in the corruption prevention agenda, the corruption eradication agenda will not run optimally. The Purpose of this researcher is to find how community participation in the implementation Stranas PK. The Research uses normatif law. Community involvement The National Strategy on Corruption Prevention can be done through the stages of formulating, implementing, monitoring, evaluating and reporting The National Strategy on Corruption Prevention. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat arah fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum. Salah satu tantangan dalam Stranas PK adalah minimnya pelibatan masyarakat pada 3 fokus tersebut. Terbatasnya pelibatan masyarakat pada 3 (tiga) fokus Stranas PK menjadi latar belakang pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Stranas PK. Tanpa adanya pelibatan masyarakat dalam agenda pencegahan korupsi maka agenda pemberantasan korupsi tidak akan berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian ini yakni mengetahuai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Stranas PK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pelibatan masyarakat dalam Stranas PK dapat dilakukan melalui tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas PK