TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIH FUNGSIAN HARTA WAKAF

This article aims to examine the law on the transfer of waqf assets. According to its provisions, waqf assets must be managed according to the objectives set by the waqf provider (wakif) at the time the property is handed over. However, in practice, it is not uncommon for waqf assets to be converted to different functions from their original purpose, giving rise to legal questions that need to be answered. In that context, this study seeks to provide answers. This study uses a literature approach by referring to the texts of the Qur'an, Hadith, the opinions of scholars contained in the books of fiqh, and positive law regarding waqf in Indonesia. The results of the study indicate that the law of origin of waqf does not allow the transfer of functions or transfers, such as being traded, made into individual property, and so on. However, in the condition that the waqf property is no longer useful due to certain factors, then it may be transferred with consideration of the principle of benefit. In fact, in the prevailing regulations in Indonesia, this transfer of function is positioned within the framework of community economic empowerment.Wakaf merupakan amalan yang sangat besar pahala dan manfaatnya terhadap umat, baik dalam bidang mental spiritual, maupun dalam bidang fisik material. Harta wakaf seharusnya difungsikan sesuai dengan tujuan dari wakif. Namun, dalam kenyataannya sering juga harta wakaf tersebut dialih fungsikan dengan tujuan yang berbeda dari tujuan wakif semula. Sehingga memunculkan persoalan hukum baru yang perlu dikaji. Tujuan penelitian ini untuk menemukan hukum pengalihan fungsi harta wakaf. Tulisan ini termasuk pada metode penilitian kepustakaan dengan merujuk kepada dalil al-Quran, Hadis Nabi, pendapat ulama dan regulasi (hukum positif) tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian bahwa harta wakaf itu tidak boleh ditasharrufkan, misalnya dijual, meminta agar dijualkan, mewariskannya dan juga menghibahkannya kepada orang lain walaupun ain harta tersebut masih dalam tanggungannya atau atas kepemilikannya. Namun, dalam kondisi harta wakaf itu tidak lagi bermanfaat kerena hal-hal tertentu, maka boleh dialihkan fungsinya kepada bentuk lain yang lebih bermanfaat. Hukum wakaf di Indonesia diserap dalam perundang-undangan oleh Negara karena dinilai memiliki potensi yang besar dari berbagai aspeknya sehingga memberi dampak ekonomis pada  masyarakat maupun pada pemerintah dari aspek pembangunan dan pemerdayaan ekonomi