PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI NON PERFORMING FINANCING (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)

Salah satu risiko yang dihadapi perbankan adalah kegagalan dalam membayar angsuran tepat waktu oleh nasabah pembiayaan.  Namun, kegagalan tersebut ada yang disebabkan oleh force majeur maupun karena moral hazard. Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek setiap nasabah pembiayaan yang gagal membayar angsuran tepat pada waktunya dikenakan denda.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan denda terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami non performing financing di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan denda terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami non performing financing di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek belum dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan denda yang diberlakukan BPRS Haji Miskin terhadap nasabah pembiayaan diberlakukan kepada semua nasabahnya yang terlambat membayar angsuran. Namun, BPRS Haji Miskin selaku pihak yang memberikan pembiayaan dapat menangguhkan terlebih dahulu atau menghapuskan denda  yang semulanya telah dibayarkan oleh nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsuran. Namun, hal ini berlaku hanya kepada nasabah yang selalu berkomunikasi dengan pihak bank syariah terkait keadaan atau kondisi keuangannya, terbuka dengan permasalahan yang ia hadapi.One of the risks faced by banks is the failure to pay installments on time by financing customers. However, some of these failures were caused by force majeure or due to moral hazard. At BPRS Haji Poor Pandai Sikek, every financing customer who fails to pay installments on time is subject to a fine. The purpose of this study was to determine the application of fines to financing customers who experienced non-performing financing at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. The author uses the type of field research (field research) with descriptive qualitative research methods. This study shows that the application of fines to financing customers who experience non-performing financing at the Haji Miskin Pandai Sikek BPRS has not been implemented properly according to the DSN-MUI fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000. The results showed that the application of fines imposed by BPRS Haji Poor to financing customers was applied to all customers who were late in paying installments. However, the Haji Poor BPRS as the party providing the financing may suspend or waive fines that were originally paid by customers who are unable/unable to pay installments. However, this applies only to customers who always communicate with Islamic banks regarding their financial situation or condition, are open to the problems they face