KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kaidah dalam hukum pidana yang berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat atau tidaknya diberikan sanksi pidana. Dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini pedoman penentuan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan asas legalitas. Penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana  Indonesia sering kali berbenturan dengan konsep melawan hukum yang dianut oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional berusaha untuk merumuskan konsep perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai social, yuridis dan filosofis bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normative dan spesifikasi penelitian diskriptif analitisAn act against the law is a rule in criminal law that is useful for determining whether or not an act can be given a criminal sanction. In Indonesia's positive criminal law, the guidelines for determining an act are against the law or not based on Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, known as the principle of legality. The determination of an act as an act against the law in Indonesian criminal law often clashes with the concept of violating the law adopted by the community. Indonesia as a legal state that is currently reforming criminal law, especially through the establishment of the National Criminal Code, seeks to formulate the concept of unlawful acts in accordance with the social, juridical and philosophical values ​​of the Indonesian nation. This study aims to determine the formulation policy of unlawful acts in the renewal of Indonesian criminal law in the present, and analyze the formulation of policies against the law that are aspired to in the future. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications