Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik: Kebijakan Hukum Negara Pengirim atau Negara Penerima?

Article 29 of the 1961 Vienna Convention stipulates that diplomatic officers are inviolable, may not be arrested or detained. They must be treated with respect and receiving countries must take appropriate steps to prevent attacks on their persons, freedoms and dignity. So the consequence arising from the inviolability of a diplomatic official is immunity from the jurisdiction of the receiving country. However, the jurisdictional immunity possessed by diplomatic officials can be waived by the sending country as contained in Article 32 of the 1961 Vienna Convention. This article aims to find out how the mechanism in the issuance of immunity (immunity waiver) by the sending country against diplomatic officials. The results of the study show that the subject who has the right to waive the immunity of diplomatic officials who commit violations in the receiving country is the sending country. This waiver of immunity can be carried out after an application is submitted by the receiving country and submitted by the Head of State, Minister of Foreign Affairs or the Head of the Diplomatic Representative of the sending country.Pasal 29 Vienna Convention 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya. Maka akibat yang timbul dari tidak boleh diganggu gugatnya (inviolability) seorang pejabat diplomat adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima. Namun kekebalan yurisdiksi yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini dapat ditanggalkan oleh negara pengirim sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 Vienna Convention 1961. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penanggalan kekebalan (immunity waiver) oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik. Hasil penelitian menunjukan bahwa subjek yang berhak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima adalah negara pengirim. Penanggalan kekebalan ini dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh negara penerima serta disampaikan oleh Kepala Negara, Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim