BARCODING DIGITAL SIGNATURE AUTHENCITY SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA

Bisnis dan setiap layanan publik, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian karena pandemi Covid-19, termasuk didalamnya konsep penggunaan cyber notary bagi pejabat pembuat akta otentik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data primer melalui focus group discussion, interview secara langsung atau melalui seminar online, dengan teknik non-random purposive sampling. Cyber notary diselenggarakan untuk membuktikan dokumen pendukung dari suatu akta yang wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang terdaftar. Suatu digital signature telah memenuhi unsur secara yuridis, yaitu seseorang yang membutuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Oleh karenanya mendesak bagi Kemenkumham untuk segera membuat peraturan tentang digital signature dalam akta otentik notaris, mengingat sah secara hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.In the uncertainty conditions due to the Covid-19 pandemic, every businesses and public services, also applied for cyber notary, the officials who make authentic deeds. This researc is a normative legal research, using secondary data and primary data. The primary data is obtained through focus group discussions (FGD), interviews, and online seminars by using a non-random purposive sampling technique. Cyber notary is held to prove the supporting documents of a deed which must be completed with a registered electronic signature. The digital signature has fulfilled by law, which means a person who needs a digital signature is considered to admit what has been written in the electronic document. Therefore, it is urgent for the Ministry of Law and Human Rights to immediately provide regulations regarding the digital signatures on the notary's authentic deed, considering becomes legally valid as an evidence as stated in Article 184 paragraph (1) of Law No. 8 the Year 1981 concerning the Criminal Procedure Law