TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PLTU DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK Yulia Azizah Syarif (2021) : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaram Udara PLTU Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Penelitian ini dilatar belakangi proses pembangunan yang dilakukan yang dilakukan PLTU timbul permasalahan pencemaran udara yang sangat vital masalah lingkungan hidup yang menjadi suatu permasalahan ataupun kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat. Khusunya di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Dari data Puskesmas Talawi pada tahun 2018 ada 2.577 orang yang menderita ISPA di Kecamatan Talawi dan tahun 2019 meningkat menjadi 3.570 orang. Berdasarkan UU PPLH diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara, apa faktor penghambat pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap upaya pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pengendalian pencemaran udara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, pihak PLTU, Kepala Desa Sijantang dan Masyarakat Desa Sijantang. Sedangkan data sekundernya dari datadata yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwasanya upaya pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran udara yaitu pemantauan kualitas udara ambient serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ada beberapa faktor penghambatnya yaitu faktor yuridis, faktor keuangan, faktor sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.Faktor pendukungnya pengawasan bersama dinas lingkungan hidup pusat dan provinsi, pihak PLTU terbuka kepada pihak dinas LH tidak ada yang ditutupi. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat islam, karena yang dilakukannya adalah merusak jiwa dan kemaslahatan umat. Kata Kunci : Tinjauan, Pencemaram Udara, PLTU, Fiqih Siyasa