WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI PUA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

ABSTRAK Adit Sekofier, 11727102197 : Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Dalam Pasal 7 angka 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tentang Nagari menjelasakan wewenang Kerapatan Adat nagari yaitu: memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari. masih dilaksanakannya Pemilihan Walinagari pada tahun 2018 dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemeritahan Nagari kepada walinagari masih dilakuakan oleh Badan Munsyawarah Nagari di Nagari Sungai Pua. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana wewenang Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dan Apa faktor penghambat wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam Sumatera Barat dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisis data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu. dan Quota Sampling adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sample dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Hasil Penelitian ini menujukan wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua di Nagari Sungai Pua belum terlaksana secara baik dan optimal. Faktor penghambat Kerapatan Adat Nagari dalam menjalani wewenang di Nagari Sungai Pua adalah Kurangnya Kesadaran Kerapatan Adat Nagari Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari , Minimnya peran pemerintahan provinsi dalam pembinaan Kerapatan adat Nagari, Perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat adat, Kurangnya Anggaran APNag dalam Pengembangan Adat Istiadat