PENGAWASAN PERUSAHAAN GOJEK KOTA PEKANBARU TERHADAP KESELAMATAN GOJEK SESUAI DENGAN PERMENHUB NO. 12 TAHUN 2019 DITINJAU DARI SIYASAH SYAR’IYAH

DICKY KURNIAWAN (2021) : PENGAWASAN PERUSAHAAN GOJEK KOTA PEKANBARU TERHADAP KESELAMATAN GOJEK SESUAI DENGAN PERMENHUB NO. 12 TAHUN 2019 DITINJAU DARI SIYASAH SYAR’IYAH Fenomena hadirnya jasa transportasi berbasis online sebenarnya merupakan solusi dan jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia akan kebutuhan transportasi yang mudah di dapatkan, cepat, murah, dan nyaman. Banyak sekali faktor yang membuat transportasi online dibutuhkan oleh banyak masyarakat terkhususnya di kota-kota besar seperti kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana keselamatan Gojek di Kota Pekanbaru, bagaimana pengawasan Perusahaan Gojek cabang Pekanbaru terhadap keselamatan Gojek sesuai dengan Permenub No. 12 tahun 2019, serta bagaimana tinjauan siyasah Syar‟iyah terkait pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap Keselamatan Gojek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kantor Gojek Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, keselamatan Gojek di Kota Pekanbaru mendapatkan perlindungan dari Perusahaan Gojek jika terjadi kecelakaan terhadap pengemudi serta mendapatkan santunan, dan juga mendapat tempat pengaduan ketika pengemudi mendapatkan permasalahan terhadap penumpang. Kedua, pengawasan Perusahaan Gojek Kota Pekanbaru terhadap keselamatan Gojek sesuai dengan Permenub No. 12 tahun 2019 di Kota Pekanbaru merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ketiga, tinjauan siyasah syar’iyah tentang pengawasan Perusahaan Gojek Kota pekanbaru terhadap keselamatan Gojek dengan kata lain perusahaan telah melakukan tugas siyasah syar‟iyah-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat dan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Maka peraturan Menteri Perhubungan ini mempunyai kekuatan hukum karena memiliki landasan yang kuat dan serta mengikat untuk mengatur masyarakat Indonesia. Aturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Keselamatan, Gojek, Siyasah Syar’iya