TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020

MITRA MAULANA (2021) : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 Ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana non-alam mendororng pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan narapidana di dalam Lapas dari penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui proses asimilasi ini didasarkan oleh Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana prosedur dan ketentuan pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi narapidana serta bagaimana tinjauannya menurut fiqih siyasah?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui survei langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 yang terdiri dari Kepala Divisi Pemasyarakatan KANWIL Riau, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kabid Humas Polresta kota Pekanbaru, 10 orang masyarakat kota Pekanbaru. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu sesuai dengan pupulasi yang telah peneliti sampaikan di atas yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1 orang. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Dokumentasi dan Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian melalui Wawancara, Dokumentasi dan Pustaka dapat diketahui bahwa prosedur dan ketentuan pelaksanaan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan yang terdapat pada Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020. Tidak ada aturan pelaksanaan khusus yang dibuat oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19. Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, Fiqih Siyasa