HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

IIS ARDIMAN (2021):HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Namun didalam penerapan UU ini, penulis masih banyak menemukan permasalahan pemilu di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, salah satunya di permasalahan pengurusan formulir A5, dimana pada peroses pendaftaran A5 tidak didata dimana pemilih melakukan pencoblosan surat suara, namun di UU no 7 tahun tahun 2017 pasal 344 ayat 2 surat suara tambahan hanya 2% dari jumlah DPT di setiap TPS, masalah lain yang dijumpai adalah masih terdapat banyak pemilih yang tidak bisa mendaftar formulir A5 sehingga tidak terdata sebagai DPTB di kelurahan Simpang Baru.. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Hak Pilih Warga Negara Indonesia Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sempel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari hasil penelitian penulis rangkum Kesimpulan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak dari pemilih pada pemilihan presiden tahun 2019 kemarin masih belum tercukupi dan belum mendapatkan kategori baik, penulis juga sempat bertanya kepada salah satu warga yang menyatakan bahwa pemilihan kemarin terkhususnya pada pemilihan presiden masih kurang karena pelayanan dan kesiapan dari penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum siap. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum kota pekanbaru berhubungan dengan salah satu kaidah yang artinya jika tidak terkerjakan seluruhnya, maka kerjakanlah sebagiannya. Walau dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan , namun Komisi pemilihan umum Kota Pekanbaru telah melaksanakan dengan semaximal mungkin untuk berjalannya Pemilu Serentak pada tahun 2019 tersebut