TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

FITRIANA ERICA (2021) :TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Akta partij yang dikeluarkan oleh notaris bisa saja menimbulkan akibat hukum dikemudian hari, misalnya dalam akta perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang disahkan oleh notaris ada unsur pemalsuan atau penipuan dari salah satu pihak, yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tentunya ada dampak hukum bagi notaris sebagai pihak yang telah mengesahkan akta tersebut. Sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan akta partij, maka notaris akan dimintai keterangan atau pertanggungjawaban, apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau ada pihak-pihak yang dirugikan. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan apa akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh notaris. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta partij yang telah disahkan oleh notaris. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta partij menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan akta partij sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, tentunya notaris harus bisa memberikan penjelasan dan bertanggung jawab terhadap isi akta partij tersebut di hadapan penegak hukum apabila isi akta tersebut terjadi sengketa dan masuk ke ranah hukum. Akta partij yang disahkan oleh notaris bisa saja berupa keterangan palsu atau ada indikasi penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu notaris yang bersangkutan harus bisa memberikan penjelasan atau keterangan mengenai hal tersebut.ii Setiap akta yang dikeluarkan atau disahkan oleh notaris tentunya mempunyai akibat hukum, demikian juga halnya dengan akta partij, yakni akta yang disahkan berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang menghadap kepada notaris, dan dimintakan untuk dibuat aktanya sebagai pegangan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, maka akibat hukum yang timbul dari akta partij, antara lain adalah akta partij mengikat kedua belah, kemudian akta partij bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan akta partij juga bisa sebagai alat bukti dalam proses hukum