PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA LI’AN DALAM PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian terhadap tujuan pemberlakuan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara putusnya perkawinan karena sebab li’an. Sehingga pasal 162 dianggap tidak relevan dengan zamanya. Padahal pasal tersebut adalah merupakan tujuan akhir dari proses li’an.Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sangat penting karena dalam konteks maqashid syari’ah aktualisasi pasal 162 tersebut adalah untuk melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara li’an yaitu suami, isteri dan anak-anak. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer yaitu buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan li’an. Sementara sumber data sekunder diambil dari buku-buku lainnya yang sekiranya mendukung dan berkaitan pembahasan tersebut. Sedangkan proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, yaitu melalui tiga tahap antara lain penyajian data, verifikasi dan reduksi. Teknik analisis data dilakukan secara konten analisis yaitu terhadap isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 162. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan sesuatu yang fundamental dari pensyari’atan hukum li’an itu sendiri, sehingga perlu adanya aturan tambahan lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penegasan akan pemberlakuannya, karena ia mestilah berlaku bilamana sempurna terjadinya li’an antara suami dan isteri. Adapun pasal 162 tersebut adalah menjelaskan tentang akibat hukum dari li’an itu sendiri antara lain putusnya perkawinan antara suami dan isteri untuk selama-lamanya, nasab anak dinisbatkan kepada ibunya dan suami terbebas dari nafkah. Dalam perspektif maqashid syari’ah aktualisasi pasal 162 itu sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkwainan yaitu terpiliharanya keturunan atau nasab dengan sebaik-baiknya. Perlindungan yang dimaksudkan adalah kehormatan dan keadilan serta hak-hak yang berkaitan dengan perkara li’an yaitu suami, isteri dan anak-anak