PENATAAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK Yoga Orantari (2021) : Penelitian ini membahas tentang Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini membahas tentang Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Penataan ini bertujuan agar meningkatkan penataan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak berjalan sama sekali dan ditambah dengan kendala-kendala yang dihadapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu dinas yang berwenang melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima. Sehingga Pedagang Kaki Lima tidak memperoleh hak-haknya terkait pemberdayaan. Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penataan keberadaan pedagang kaki lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan apa saja faktor pengahambat penataan keberadaan pedagang kaki lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Sekretarisnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Satpol PP dan pedagang kaki lima di Kecamatan Seberida, dan data sekunder atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penataan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamtan Seberida masih belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Sedangkan faktor penghambat dari penataan keberadaan Pedagang Kaki Lima yaitu tidak adanya kesesuaian antara peraturan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas perindustrian dan perdagangan, Rendahnya Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Dan Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar instansi. Keyword : Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lim