Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK MUHAMMAD ADNAN IDRUS (2021): Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Self Assessment Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam bentuk asas self assessment, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas self assessment memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara sadar dan bertanggungjawab sebagai warga negara dan warga masyarakat. Oleh karena itu perlu dilihat lebih jauh secara yuridis penerapan asas self assessment dalam pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis penerapan asas self assessment pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan apa akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas self assessment dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penerapan asas self assessment pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan asas self assessment, yakni tentang tinjauan yiridis penerapan asas self assessment pada pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pengaturan mengenai pungutan pajak bumi dan bangunan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah. Tentunya dalam peraturan daerah tersebut diatur dan ditentukan proses atau prosedur pembayaran pajak, termasuk mengenai penerapan asas self assessment, bahwa subjek pajak ditekankan untuk mempunyai kesadaran dan menghitung sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar oleh subjek pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa, besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditentukan dalam peraturan daerah. Akibat hukum apabila wajib pajak tidak melaksanakan asas self assessment dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, antara lain adalah dianggap tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, karena tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian juga, bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik, karena tidak taat untuk membayar pajak, serta kepada yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009