PELAKSANAAN KEBIJAKAN TARIF TRANSPORTASI OJEK ONLINE BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI DI KOTAMADYA BUKITTINGGI

ABSTRAK Brama Yudha Andika (2021) :“Pelaksanaan Kebijakan Tarif Transportasi Ojek Online Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi Di Kotamadya Bukittinggi” Pelaksanaan kebijakan tarif transportasi ojek online oleh Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan aplikasi di Kota Bukittinggi terdapat beberapa masalah dan pelanggaran tarif yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga tidak terlaksana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tarif transportasi ojek online (Gojek). Tujuan dari penelitian ini mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana kepastian hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yang memfokuskan pada data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Teknik pengambilan data purposive sampling dan dengan analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pelaksanaan tarif ojek online pemerintah daerah sedang mengoptimalkan adanya peraturan daerah tentang ojek online ini. Uji coba yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengawasan pelaksanaan tarif di Kota Bukittinggi masih dalam pengembangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tarif sekarang ini Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat telah menegaskan Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran tarif ada 2 macam yaitu dengan perlindungan hukum dalam bentuk mencegah (preventif) dan perlindungan hukum penyelesaian (represif), dan pemberlakuan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terhadap pelanggaran pelaksanaan tarif Gojek yaitu sanksi paksaan pemerintah melalui surat resmi dan sanksi denda administratif. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kebijakan Dinas Perhubungan, Sanks