PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN / ATAUWALI KOTA DANWAKIL WALIKOTA SERENTAKLANJUTAN DALAM KONDISI COVID 19

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Covid- 19”.Dengan adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) pelaksanaan kampanye di lakukan dengan media social dan daring Jika metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka melalui media social dan media daring tidak dapat di lakukan maka dapat di laksanakan sesuai pasal 58 ayat 2 PKPU No 13 Tahun 2020. Di Kabupaten Indragiri Hulu masih adanaya pelanggaran yang di lakukan pasangan calon yang terletak pada Kecamatan Peranap,Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Pasir Penyu . Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Covid-19 dan Bagaimana tindakan yang di lakukan atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitan yang bertitik tolak dari data primer dan data sekunder yang melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh data di antaranya KPU,Camat,PPK,dan Panwascam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Lokasi penelitian ini Di Kabupaten Indragiri Hulu . Dalam penelitian ini dapat di ketahui Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 mengutamakan Media Social dan Media Daring. Jika Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon tidak dapat melaksanakan dengan Media Social dan Media Daring di karenakan akses jaringan, maka bisa melakukan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog dengan di hadiri maksimal 50 orang dan memperhatikan pertokol kesehatan. Sebelum melaksanakan kampanye Partai Politik,Tim Kampanye/ Pasangan Calon wajib memiliki STTP (Surat Tanda Terimah Pemberitahuan) Kampanye yang di keluarkan oleh Pihak Kepolisian. Tindakan atas pelanggaran kampanye yang ada di Kecamatan Peranap yang di lakukan oleh pada pasangan calon No urut 2 Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rahcmat melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a dan b PKPU No 13 Tahun 2020,Kecamatan Batang Cenaku yang di lakukan pasangan calon Pasagan Calon Nomor Urut 04 Wahyu Adi- Suriati yang melanggar Pasal 58 huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 yaitu berkampanye dilapangan terbuka dan tanpa STTP dan Kecamatan Pasir Penyu yang di lakukan Pasangan calon Nomor urut 5 yakni Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo melanggar pasal 58 ayat (2) huruf a PKPU No 13 Tahun 2020 dan tanpa STTP telah di beri sanksi peringtan tertulis dan di lakukan pembubaran kampany