PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2014

ABSTRAK Genny Pratama (2021) : Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru ini memang cukup banyak barang sitaan kendaraan bermotornya. Pada Sitaan kendaraan bermotor yang dititip di Rupbasan belum terawat dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaannya menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada pengelolaan basan dan baran kendaraan bermotor di Rupbasan Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk. Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014. Apa hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, di mana Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada ahirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah. Dari hasil penelitian dapat di dilihat bahwa Pengelolaan Kendaraan Bermotor sudah terlaksana cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus benahi. Dalam hal pemeliharaan kita dapat mengetahui bahwa pemeliharaan berjalan cukup maksimal dikarnakan adanya kelebihan benda sitaan Kendaraan Bermotor sehingga untuk pemeliharaannya kurang maksimal. Dalam hal jangka waktu pengelolaan berjalan kurang maksimal dikarnakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara hanya sebagai tempat penitipan barang sitaan Negara dan sifatnya tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan benda sitaan Negara tersebut, selain itu juga dikarnakan benda sitaan Negara tersebut belum memiliki kekuatan kepemilikan benda secara yuridis. Hambatan pengelolaan Kendaraan terkendala waktu penerimaannya dikarnakan proses surat menyurat yang belum dilengkapi oleh pihak penitip. berupa jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Kendaraan Bermotor sudah terlaksana cukup baik. Hambatan pengelolaan Kendaraan terkendala waktu penerimaannya. Selain itu jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang