AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

ABSTRAK Judul Penelitian ini adalah : “AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP IDENTITAS KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”. Permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemekaran wilayah kecamatan tersebut, antara lain adalah perubahan identitas kependudukan, seperti perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan Kartu Keluarga (KK), serta perubahan administrasi lainnya seperti ketika pembayaran pajak harus mengikuti KK dan KTP yang baru, yang mana perubahan tersebut harus dilakukan melalui birokrasi yang cukup lama dan berbelit-belit, yang dapat menyusahkan masyarakat. Masyarakat tidak semuanya mengerti terhadap pemekaran kecamatan tersebut, karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya perhatian dari perangkat desa atau kelurahan setempat. Oleh karena itu pemekaran kecamatan tidak serta merta masyarakat dapat mengurus identitas kependudukan secara langsung karena harus meluangkan waktu, tenaga dan biaya dalam pengurusaan administrasi tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pemekaran kecamatan terhadap indentitas kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemekaran kecamatan. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menerangkan dan menjelaskan mengenai pemekaran kecamatan dan permasalahan yang ditimbulkan dari pemekaran tersebut