PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Defri Wandy, (2021) : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Penulisan sekripsi ini berlatar belakang dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan perkada guna menertibkan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan factor-faktor penghalang Satuan polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya serta tinjauan Fiqih Siyasah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data di penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data premier yang di himpun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisa dengan deskriptif analitik. Melalui wawancara dan observasi dilapangan, penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an dan Kaidah Fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yanga ditarik. Dari hasil penulisan yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dalam tinjauan Fiqih Siyasah ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya dalam menjalankan fungsi sebagai perangkat perangkat daerah