PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

ABSTRAK Caca Sasmi Okta Prayati, (2020): Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini dikeranakan adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh subur pada msyarakat kita menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan tugas yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual serta faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian ini ialah penelitian empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evektifitas hukum yaitu mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 responden. Maka penulis mengambil sampel dengan teknik Total Sampling. Dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam kenyataan nya masih belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan belum maksimalnya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru secara maksimal serta kurangnya tenaga ahli maupun konselor yang mumpuni dalam menyelesaikan setiap kasus yang masuk. Terlihat dari kurangnya dalam memberikan pelayanan pengaduan terhadap korban, konseling, bantuan hukum dikarenakan masih kurangnya konselor psikolog dan konselor hukum yang dimiliki