TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004” Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Namun dalam kenyataannya di lapangan ada juga kurator yang menguasai harta perusahaan, dan dia juga mengatasnamakan harta perusahaan tersebut sebagai harga pribadinya. Tentunya hal ini telah bertentangan dengan makud dan tujuan dari pengangkatan kurator tersebut, yang seharusnya menyelamatkan harta kekayaan perusahaan dan membayar hutang-hutang perusahaan, tetapi malahan menjadi persoalan baru yang harus dihadapi oleh pemilik perusahaan tersebut, karena perbuatan curang yang dilakukan oleh kurator. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan apa kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dari hasil penelitian dapat diketahu bahwa, pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim dan diawasi oleh hakim pengawas. Kurator wajib melaporkan semua kegiatan yang dilakukan terhadap aset perusahaan kepada hakim pengawas dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Kurator bertindak atas dasar kepentingan perusahaan yang pailit, agar dapat menyelesaikan semua kewajiban perusahaan. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit, antara lain adalah kendala dalam melakukan pendataan terhadap administrasi atau surat-surat aset atau harta perusahaan. Kemudian kendala dalam menjual aset perusahaan yang tidak sesuai dengan harga yang dikehendaki karena penawaran yang rendah, serta kendala dari pihak kurator yang melakukan kecurangan terhadap pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut