PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh peyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik, bahwa pada umumnya pelayanan yang ada masih bercirikan, berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Keluarga ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Adapaun faktor penghambatnya adalah; (i) Kurangnya Kedisiplinan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; (ii) Pelayanan Yang Berbelit-belit; (iii) Sarana dan Prasarana yang tidak memadai