PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa adanya sebuah Peraturan Walikota yang belum terlaksana dengan baik, yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam hal ini pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna di Kecamatan Binawdiya. Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan cara langsung survei kelapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel dengan metode purposive sampling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan Terpadu Masjid Paripurna di Kecamatan Binawidiya berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018, maka berdasarkan wawancara dan observasi pelaksanaan peraturan ini belum berjalan dengan baik, pos belum terbentuk serta tenaga kesehatan dan non kesehatan tidak tersedia. Dan hambatan pelaksanaan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi, terbatasnya penyelenggaraan anggaran, tidak mampu meyediakan sarana dan prasarana, dan kurangnya sumber daya