ANALISI SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota Bangkinang dan untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam pengelolaan parkir di Kota Bangkinang. Tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang melakukan mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Penelitian ini menggunakan teori Thanh (2017), legalizing the illegal parking, a solution for parking scarcity in developing countries. membagi menjadi delapan prinsip pengelolaan parkir: a. menyelaras kebijakan parkir dengan kebijakan menajemen transportasi secara keseluruhan dan kebijakan pembangunan perkotaan, b. menentukan kebijakan parkir untuk zona perkotaan secara individual, c. mempertimbangkan hasil yang menguntungkan dari kebijakan parkir, d. menganalisis permintaan parkir untuk kelompok pengguna tertentu, e. membedakan antara permintaan yang memenuhi syarat dari permintaan parkir umum, f. menggunakan peraturan parkir yang berbeda untuk memprioritaskan kelompok pengguna parkir tertentu, g. mengontrol jumlah sumber daya parkir untuk memastikan bahwa tidak ada komponen sumber daya yang tidak terkena peraturan, h. menghindari parkir ilegal dengan tindakan fisik dan penegakkan peraturan parkir yang kuat dan disiplin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan alasan tercapainya realisasi yang lebih besar dari target yang diharapkan dari retribusi kota bangkinang adalah tingginya kesadaran dari masyarakat kota bangkinang untuk taat membayar parkir dan sumber daya manusia (tukang parkir dan lain-lain) telah digunakan dengan sebaik munkin untuk mendukung keberhasilan parkir. Kecurangan dalam tariff retribusi parkir itu terjadi karena kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, sehingga kinerja dalam pengawasan kebijakan berupa karcis belum optimal, dan juru parkir kurang disiplin dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir berupa karcis tersebut dikarenakan masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan tentang kebijakan retribusi berupa karcis tersebut