SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo, Kabupaten Rokan Hulu)

ABSTRAK Abdul Wahid, (2021): Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu). Kehidupan Masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan sejatinya tidak pernah luput dari kata kerjasama atau di sebut juga dengan bermuamalah, muamalah merupakan aktivitas kerjasama maupun interaksi yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yaitu Ibadah yang sudah ditentukan syaratdan rukunnya yang merupakan hubungan vertikal antara hamba dengan tuhannya yaitu allah SWT. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di Desa Langkitin yaitu Akad Bawon atau lebih dikenal dengan Seperempat, yang mana sistem akad panen padi ini yaitu membayar upah dengan hasil panen bukan dalam bentuk uang. dengan perhitungan jumlah hasil panen, misalkan hasil yang didapat seorang penuai dari lahan A berhasil panen dengan 4 kaleng maka upah yang diberikan kepada penuai padi ialah seperempat yaitu 1 kaleng untuk penuai padi dan 3 kaleng untuk pemilik lahan, dengan kata lain apabila 8 kaleng maka penuai padi berhak mendapat upah 2 kaleng dan begitu seterusnya. Dan apabila mendapatkan hasil panen diluar seperempat maka penuai tetap medapatkan 1 kaleng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan(field research) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat/para penuai padi dan pemilik lahan pertanian padi di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 112 orang, dimana 108 orang adalah penuai padi dan 4 orang adalah pemilik lahan pertanian padi. Dari kepemilikan harta berupa upah yang mana berbentuk gabah dan bukan dalam bentuk uang di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabuaten Rokan Hulu dapat dipahami melalui al-„Urf. Al-Urf dapat dijadikan landasan hukum karena sudah berlangsung lama dan turun temurun menjadi adat istiadat sebagaimana disebutkan dalam kaidah “al-adatu muhakkamah” yang berarti adat kebiasaan masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang mana mereka tidak ada yang menentang sistem perpindahan kepemilikan seperti itu