PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

ABSTRAK Jaksa sebagai pengacara negara bewenang melakukan tugas bantuan hukum di bidang perdata secara litigasi (dalam pengadilan) atas nama negara atau pemerintah berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004. Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya Jaksa dapat menjadi kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara perdata mewakili negara atau pemerintah guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Namun, fenomena yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, bahwa sedikitnya perkara perdata yang ditangani atau masuk di unit datun (perdata dan tata usaha negara) pada bidang tugas bantuan hukum (litigasi) selama kurun waktu 5 tahun yakni hanya 11 perkara, karena para lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru dalam membela kepentingannya di pengadilan tidak menggunakan jasa bantuan hukum Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melainkan menggunakan firma hukum luar atau biro hukum di masing-masing lembaga tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta faktor penghambat pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan efektivitas hukum. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangaan tertentu. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisa menggunakan analisis kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan, pertama pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 2 UU No.16 Tahun 2004 di Kejaksaan Negeri Pekanabaru belum berjalan maksimal. Kedua, disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Rata-rata para lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan para lembaga tersebut; ada rasa segan dari lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat mandatory atau kewajiban, melainkan optional atau pilihan. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Kejaksaa