PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PRA SEJAHTERA KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT TINJAUAN FIQH SYASAH

ABSTRAK Wardah Bunga Mawar (2021): Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat pra sejahtera yang belum mendapatkan program keluarga harapan, masih ada masyarakat prasejahtera yang belum terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, masih ada masyarakat miskin yang terlunta-lunta di jalanan bahkan tidak memiliki tempat tinggal dan mengemis di jalanan demi menyambung hidup, padahal sudah ada peraturan menteri nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu, pelaksaan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturam Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi juga terdapat data Primer dan juga data sekunder. Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan, terdapat hasil yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Sosial dan juga Kelurahan Pekan Arba karena pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan keluarga yang belum mampu dan juga untuk membantu keluarga tersebut, jika hal ini diterapkan dengan baik dan tepat sasaran, maka perekonomian masyarakat tentu dapat terbantu dengan baik.Faktor penghambat dari peraturan ini adalah bahwa penerapan program ini perlua adanaya evaluas lagi untuk kedepannya, karena hal ini menyangkut dengan masyarakat umum dan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Persoalan terkait penerapan Program Pemerintah adalah haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqih siyasah dusturiyah yakni Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. serta kebijakan ulil amri dan kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syari„at. Kata Kunci :Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) –Pra Sejahter