Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan

ABSTRAK Kendedes Fitryani, (2021) “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan.” Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya kerjasama bagi hasil nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara. Dalam Fiqih Muamalah kerjasama antara tauke (pemilik perahu dan nelayan) dan ABK dikenal dengan sebutan mudharabah. Dalam praktik perjanjian kerjasama bagi hasil nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara dilakukan secara lisan dan masih menggunakan adat istiadat yang berlaku di Desa Sungai Kayu Ara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mengambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut diambil kesimpulan dengan secara deduktif. Populasi dalam penulisan ini yaitu seluruh nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang terdiri dari 20 orang nelayan (10 tauke/pemilik perahu dan 10 ABK), untuk penentuan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik total sampling, yaitu semua populasi dijadikan sampel. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad mudharabah yaitu pembagian hasil dimana akad dilakukan secara lisan, dan masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Sungai Kayu Ara yang hanya berdasarkan asas kesukarelaan dari masing-masing pihak dengan nisbah bagi hasil yang sudah jelas yaitu 4 :1. Sedangkan menurut tinjauan Fiqih Muamalah tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja dalam perjanjiannya dilakukan secara lisan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mendukung serta praktek dilapangan tidak sesuai dengan sistem mudharabah dimana biaya yang diperlukan saat melaut dan biaya-biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik kapal (tauke) menjadi tanggung jawab bersama