PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NO2 TAHUN 2017 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANGNO 17 TAHUN 2013 TENTANGKEORGANISASIAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBUBARAN ORMAS ISLAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

ABSTRAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEORGANISASIAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBUBARAN ORMAS ISLAM MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Oleh Ilham Rezki Perdana Pada zaman sekarang ini agama Islam sangat menjadi perbincangan hangat di negara Indonesia. Salah satunya adalah terdapatnya Organisasi Masyarakat Islam yang menuai banyak kontroversi. Di negara Indonesia sendiri ada beberapa Organisasi Masyarakat berbasis Islam, yaitu pertama Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Muhammadiyah dan masih banyak lag. Tetapi masih teringat didalam ingatan kita tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Ormas Islam Dalam Perpektif Siyasah (2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Resarch). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan Perundang-Undangan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membeca dan memperlajari literatur yang berupa karya ilmiah atau buku terdahulu untuk mencari teori-teori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembubaran Ormas Islam menurut Fiqih Siyasah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwasanya Hizbu Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam adalah organisasi yang ingin mendirikan negara Khilafah dan menegakkan Syari‟at Islam di Indonesia yang mana itu menjadi alasan pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat ini yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Proses dari pembubaran ini melalui Kementrian Hukum dan HAM dengan mencabut status badan hukum yang sudah dimiliki kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 2 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Isla