Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

ABSTRAK Atikah Mutiah (2020) : Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi masuknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke Indonesia, khususnya di Kota Payakumbuh, maka dari itu pemerintah daerah mengambil langkah dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk menangani atau menanggulangi wabah Covid-19 dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh. Salah satu upaya pemerintah daerah adalah mengeluarkan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PSBB, dan ditinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh dalam menangani wabah Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sempel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Payakumbuh sudah efektif tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan PSBB. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB adalah kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan personil atau anggota, kurangnya komunikasi, dan tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah penanganan Covid-19 termasuk dalam Siyasah al-syar’iyyah, yaitu wewenang seorang pemimpin dalam megatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Kata kunci : Pelaksanaan, Covid-19, PSBB, Fiqh Siyasa