ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NOMOR 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa dalam pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 53 mengenai pemberhentian perangkat desa, Namun dalam praktiknya masih ada pemberhentian perangkat desa yang diberhentikan begitu saja tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam surat putusan PTUN Pekanbaru tentang pemberhentian perangkat yang dilakukan oleh kepala desa Sungai Liti tanpa sebab dan alasan yang terkait dalam pemberhentian perangkat desa, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi kasus dan duduk perkara kasus PBR tergugat kepala desa Sungai liti Kec. Kampar Kiri, bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut, dan bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap putusan PTUN Pekanbaru No 39/G/2018 tentang pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Setelah disimpulkan dan tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisa dengan menggunakan metode Conten Analisis. Penelitian ini memberikan hasil analisa, pertama posisi kasus penggugat diberhentikan dari jabatannya tanpa sebab dan alasan sehingga menimbulkan rasa tidak terima sehingga membuat pengajuan gugatan. Kedua Penilaian hakim dalam Surat Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kedua bahwa sikap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah syari’yah Karena melanggar 2 prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi. Kata Kunci: Putusan-PTUN- Pemberhentian-Perangkat Des