PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWIANAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK FAKHRURROZI (2021): Penerapan Syarat Adil Bagi Wali dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi’i tidak sesuai dengan penerapan syarat adil bagi wali menurut Imam Syafi’i. Penerapan syarat adil di sini bukan dilihat dari aspek tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, dan menjaga muru’ah (kehormatan). Tapi, hanya dilihat dari aspek lahiriyah saja, mengenai satus agama dan hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan. Padahal di masyarakat tersebut masih ada yang melakukan dosa besar, dosa kecil, dan tidak menjaga muru’ah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan syarat adil bagi wali tidak diterapkan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui apakah faktor-faktor-faktor yang menyebabkan syarat adil bagi wali tidak diterapkan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa penerapan syarat adil dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir hanya dilihat dari lahiriyah saja dengan didukung oleh data melalui KTP calon wali tersebut. Maka, jika ditinjau menurut pendapat Imam Syafi’i maka pernikahan nya batal. Namun dengan demikian, hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Artinya, walaupun Imam Syafi’i mengatakan bahwa pernikahan seseorang yang walinya fasik adalah batal akan tetapi masih terdapat jalan keluar, dengan mengikut pendapat ulama lain diantaranya, pandangan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa kewalian orang fasik tetap melekat padanya, artinya wali yang tidak adil atau fasik boleh menjadi wali nikah. Kata Kunci : Penerapan Syarat Adil, Bagi Wali, Dalam Perkawinan