TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Judul Skripsi dalam penelitian ini adalah “Tugas dan Fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini dilakukan di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu terkait ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, maka dalam suatu daerah dibentuk suatu KUA yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaanya, di Kota Pekanbaru sendiri KUA berjumlah 12 unit, yang mana terdapat di setiap kecamatan 1 Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?; 2. Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan di KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?; 3. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut perspektif fiqh siyasah?. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dilihat dari jenisnya adalah hukum sosiologis yang bersifat lapangan (field research), yaitu dengan cara survey langsung kelapangan. Jika dilihat dari sifat penelitian maka menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 kurang berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya: Lemahnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran. Dalam perspektif fiqh siyasah KUA sendiri juga terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mana KUA menjadi Ahlul Halli Wal ‘Aqdi, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu atas nama umat dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kata Kunci : Tugas dan Fungsi KUA, Peraturan Menteri Agama, Perspektif, Fiqh Siyasa