Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan putusan Peradilan Agama Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Depok dan Mahkamah Syariah khususnya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang pembagian harta bersama yang akan dikaji berdasarkan gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian perbandingan hukum dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap tiga puluh putusan sebagai sumber data primer dan perundang-undangan Negara Indonesia dan Malaysia sebagai sumber data sekunder, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan harta bersama di Indonesia, Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, dan peraturan harta bersama di Malaysia yaitu Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, telah diterapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama. Implementasi putusan harta bersama di Indonesia membagi masing-masing pihak seperdua, sedangkan Malaysia lebih melihat kontribusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perbedaan peraturan tersebut disebabkan oleh pembentukan undang-undang, Indonesia yang menganut civil law, sedangkan Malaysia menganut common law sistem. Peraturan Indonesia dan Malaysia keduanya sama-sama tidak merendahkan gender, perempuan di Indonesia tetap mendapatkan bagian walau hanya bekerja mengurus rumah tangga, sehingga memposisikan laki-laki dan perempuan sama, dan bagian yang didapat sama rata. Namun harta bersama di Malaysia kebanyakan pembagiannya berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak