Buku ini berisi informasi tentang Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlik, yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 30 APRIL 2010. Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaiakn informasi secara terbuka. Disamping itu, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah terutama untuk mengatur lebih lanjut mengenai jan...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik un...
Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan ...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik unt...
Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tah...
Hak atas informasi atau right to know merupakan hak asasi manusia yang menjadikan pemerintahan tran...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi pu...
Salah satu produk regulasi dari paradigma keterbukaaninformasi adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun...
Pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi Undang-Undang No 14 Tahun...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai...
PenDahuluanKebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi peradi...
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memper...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik un...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik un...
Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan ...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik unt...
Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tah...
Hak atas informasi atau right to know merupakan hak asasi manusia yang menjadikan pemerintahan tran...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang N...
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi pu...
Salah satu produk regulasi dari paradigma keterbukaaninformasi adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun...
Pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi Undang-Undang No 14 Tahun...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai...
PenDahuluanKebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi peradi...
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memper...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik un...
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik un...
Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan ...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...