Pembatalan Layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Akibat Force Majeure

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ratio pengaturan pembatalan layanan HT-el yang diatur dalam Permen ATR/KBPN No. 5/2020 dan menganalisis pengaturan pembatalan layanan HT-el bertentangan atau tidak dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan UU HT. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian diketahui: Pertama, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dilaksanakan dengan berpedoman pada UU HT, UU ITE dan UU Pelayanan Publik. Di dalam Pasal 13 ayat (4) UU HT hanya mengatur satu hari pendaftaran hak tanggungan dilakukan, yaitu pada hari ketujuh. Ketentuan ini cukup menghambat pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Sedangkan pada UU ITE dan UU Pelayanan Publik, pejabat administrasi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi force majeure. Dengan demikian terjadi disharmoni antara UU HT dengan UU ITE dan UU Pelayanan Publik. Pembebasan tanggung jawab dalam UU ITE dan UU Pelayanan Publik dijadikan sebagai ratio pengaturan Pasal 25 ayat (1) Permen ATR/KBPN No. 5/2020. Kedua pengaturan Pasal 25 ayat (1) Permen ATR/KBPN No. 5/2020 yang membatalkan layanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik apabila terjadi force majeure adalah bertentangan dengan asas kepastian dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan UU HT khususnya Pasal 13 ayat (4) sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum