Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Keadaan Covid-19 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara hukum dengan segala aspek kehidupannya yang diatur oleh hukum. Salah satunya mengenai hubungan industrial yang menyangkut tenaga kerja, yakni hukum ketenagakerjaan yang diciptakan untuk mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hasil campur tangan pemerintah untuk melindungi para pihak terutama pekerja yang berada dalam posisi tidak seimbang, karena faktanya pada masa pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih terdapat tindakan pengusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga timbulnya konsekuensi bagi pekerja yang dikurangi haknya oleh pengusaha yang berlaku semena-mena. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah terdapat perlindungan hukum terhadap pekerja pada masa pandemi covid-19. Melalui penelitian yang dilakukan dengan metode statute approach dan conceptual approach ditemukan bahwa adanya ketidakjelasan dari pemerintah terkait penerbitan regulasi dalam menanggulangi dampak dari pandemi covid-19 bagi pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, konsekuensi yang hukum yang timbul adalah perlunya regulasi baru untuk memperjelas tindakan mana saja yang dapat dilakukan oleh pengusaha pada masa pandemi covid-19 tanpa mengurangi hak dari para pekerja dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar hak asasi manusia para pekerja dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja