Analisis Hukum, Terhadap Izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Adat Papua Barat ditinjau dari Peraturan Perundang-undang

Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu subjek hukum yang eksistensinya masih ada sampai saat ini. Sama seperti warna negara Indonesia yang lainnya mereka juga perlu untuk dijaga dan dilindungi hak-haknya. Seiring perkembangan zaman keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayatnya terancam punah karena kegiatan usaha yang terkadang tidak mementingkan pihak lain. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan untuk adanya musyawarah desa memberikan penguatan Kembali bagi Masyarakat Hukum Adat, namun pada kenyataanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut terjadi pada kasus masyarakat adat Mpur di papua barat. dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah konsekuensi dari tidak adanya musyawarah desa dalam kegiatan usaha perizinan di atas tanah adat. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode statute approach dan conceptual approach ditemukan bahwa adanya ketidak telitiaan dari pemerintah dalam memeriksa dokumen dan kelengkapan dari pemohon izin, sehinga seringkali tidak dilaksanakan musyawarah desa dan selain itu kesadaran akan pentingnya musyawarah desa pun belum dipahami betul oleh masyarakat hukum adat. Dengan demikian konsekuensi hukum yang timbul adalah perlu adanya penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pemerintah yang lalai dalam memeriksa dokumen dan kelengkapan pemohon izin serta bagi pengusaha atau pemilik izin yang tidak menjalankan amanat dari izin tersebut dengan sebagaimana mestinya