Maladminstrasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas Pemblokiran dan Pelambatan Internet di Provinsi Papua dan Papua Barat

Pasca terjadi unjuk rasa yang sebagian disertai dengan kerusuhan 19 Agustus 2019 di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat yang diakibatkan oleh isu rasisme terhadap beberapa mahasiswa Papua di Surabaya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk membatasi akses internet melalui siaran pers untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama peredaran info hoax dan provokatif. Namun hal ini dianggap telah mencederai kebebasan masyarakat yang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari mana pun. Media yang tersedia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi hanya SMS dan telefon. Alhasil masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya khususnya kegiatan ekonomi, terkendala dalam mengakses dan mengekspresikan informasi di media sosial. Padahal peraturan perundang-undangan di Indonesia pun belum mengatur secara spesifik wewenang untuk memutus akses internet. Konstitusi juga menyebutkan bahwa dalam membatasi hak yang bersifat konstitusional harus dilakukan dengan Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbuatan maladministrasi oleh Kemenkominfo dalam melambatkan dan memblokir akses internet di beberapa wilayah provinsi Papua dan Papua Barat