Penyebaran Video Persetubuhan dengan Anak ditinjau dari Perundang-undangan

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Pornografi merupakan kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Tindak pidana pornografi menjadi ancaman yang serius dalam kehidupan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak kejahatan yang terjadi berkaitan dengan pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum atas perbuatan AAM yang menyebarkan video persetubuhan dengan R berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak