Tindakan Australia Menelantarkan Para Pencari Suaka ditinjau dari Protokol New York Tahun 1967

Pada tahun 2012, Australia kembali menjalankan kebijakan offshore processing dengan mengirim pencari suaka yang tiba di wilayahnya ke Pulau Manus, Papua Nugini untuk ditahan dan diproses di sana. Kebijakan tersebut dilaksanakan hingga tahun 2013. Hingga penghujung tahun 2020, 145 pencari suaka masih berada di Papua Nugini tanpa akses pangan, air, dan layanan kesehatan yang memadai pascapenutupan Pusat Penahanan Pulau Manus atas perintah Mahkamah Agung Papua Nugini. Status mereka pun sebagai pengungsi masih belum ditentukan. Konvensi Jenewa Tahun 1951 maupun Protokol New York Tahun 1967 sebagai sumber hukum internasional utama terkait isu pengungsi memang tidak melarang tindakan Australia tersebut. Namun dalam kasus-kasus individu tertentu, misalnya bagi para pencari suaka homoseksual, tindakan Australia tersebut telah menyalahi prinsip non-refoulement karena mereka dikirim ke negara yang dianggap tidak aman mengingat ketentuan dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Papua Nugini yang melarang tindakan homoseksual