Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah dan Bangunan Rumah yang di Segel oleh Pemerintah Provinsi Jakarta

Persyaratan penjualan bangunan perumahan adalah dipenuhinya pemilikan izin mendirikan bangunan. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) yang dimaksud adalah hal telah terbangunnya rumah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan. Bangunan rumah yang dijual secara angsuran oleh pengembang ternyata disegel atau ditera oleh pemerintah daerah setempat, karena tidak memenuhi persyaratan menurut undang-undang yakni belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan rumah yang disegel oleh Pemerintah Provinsi terkait tanah reklamasi tersebut telah dijual oleh pengembang kepada konsumen, sehingga dengan disegelnya bangunan rumah, merugikan konsumen selaku pembeli rumah. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah perlindungan hukum bagi pembeli yang telah membayar lunas tanah dan bangunan yang di segel oleh pemerintah provinsi Jakarta menurut Undang-undang no. 1 Tahun 2011. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum berwenang untuk meminta ganti kerugian, dengan menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian pada pengembang ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan Pasal 118 RIB/HIR. Pengembang yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan selaku pembeli berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata”