Pemberdayaan Laz Harfa Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang

Perilaku buang air besar sembangan (BABS) di Kabupaten Pandeglang Banten masih tinggi, dimana dari 1,23 juta penduduk, 451 ribu orang melakukannya. Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat BABS membuat pencapaian indikator kesehatan menjadi kurang optimal. Pendekatan pemerintah dalam membangun sarana dan infrastruktur sanitasi sehat, termasuk pembuatan jamban keluarga, berbasis ketersediaan dana APBD (Anggaran Pembangunan Belanja Daerah). Karena anggaran terbatas, banyak warga miskin tidak mendapat subsidi  dalam pembuatan sanitasi lingkungan. Lembaga Amal Zakar Harapan Duafa (Laz Harfa)  membuat model pemberdayaan dengan koonsep komunikasi risiko kesehatan dan program kesehatan berbasis advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan. Model ini mendorong masyarakat miskin mampu membiayai pembuatan sanitasi lingkungan dengan dana mandiri. Penelitian ini  menggunakan metode studi kasus, karena akan mendalami suatu peristiwa pada kelompok tertentu dalam menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pandeglang. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan konsep sampling purposeful dengan  informan Direktur Laz Harfa Indah Prihanande. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi untuk menggali data-data masa lalu secara objektif dan sistematis. Dokumentasi bersumber berbagai berita media lokal seperti Kabarbanten.com dan situs resmi Lazharfa.org. Temuan penelitian, Laz Harfa menerapkan STBM melalui dua hal yaitu memperkenalkan komunikasi risiko kesehatan dan menjalankan program kesehatan berbasis advokasi, dukungan sosial, dan  pemberdayaan berhasil dilakukan di Kabupaten Pandeglang.  Pesan komunikasi yang disampaikan melalui program kesehatan dapat mendorong masyarakat miskin menjadi mandiri, termasuk  dalam membiayai program-program kesehatan dan program pemberdayaan. Sehingga biaya untuk kebutuhan pembuatan jamban sehat dan  permodalan keuangan mikro, dilakukan dengan mandiri, tanpa mendapat subsidi dari Laz Harfa atau pemerintah