Studi Komparatif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau kepustakaan (library resercht) yaitu berbagai kegiatan mengenai metode pegumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan juga mengolah bahan penelitian. Dan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menuju pada norma hukum yang terdapat peraturan perUndang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yang memanfaatkan sumber perpustakaan. Penelitian ini menjelaskan lebih ditegaskan pada Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak ini disebut juga dengan anak zina dan anak li’an. Status anak di luar nikah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, status anak hanya dihubungkan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi status anak di luar nikah sedikit mempunyai titik terang, status anak ini memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Dalam perspektif hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak keperdataan. Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak